MataDian.Com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika dan tekanan geopolitik global. Hal tersebut mengemuka dalam Sarasehan Perekonomian Bengkulu 2026 yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, Kamis (9/4).
Kegiatan bertema “Diseminasi LPP Februari 2026 dan KFR Triwulan I 2026: Sinergi Moneter dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik” ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni.
Acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon III dan IV, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, serta instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, RA Denni menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu pada 2025 tumbuh sebesar 4,82 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 4,62 persen. Capaian ini mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen dan relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.
Menurutnya, sektor pertanian, perkebunan—khususnya kelapa sawit dan kopi—perikanan, serta perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus mendorong berbagai program strategis, seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas kopi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.
“Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujar RA Denni.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada pada kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Ia juga menjelaskan bahwa inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sedangkan Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang dengan jumlah pedagang (merchant) sebanyak 229.532.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Adapun belanja negara mencapai Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.
Penyaluran transfer ke daerah juga telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tingkat daerah, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu tercatat sebesar Rp656,31 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatatkan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.
Di sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan adanya risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan kinerja perekonomian Indonesia.
Menurutnya, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia dapat mencapai 132 dolar Amerika Serikat per barel apabila konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar Amerika Serikat per barel, sedangkan konflik terbatas diproyeksikan mendorong harga minyak ke level 84 dolar Amerika Serikat per barel.
Meski demikian, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan, yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah di tengah ketidakpastian global.
