Rizky Dini Hasanah, S.H. Senin, (5/10/2026). (Mata Dian.Com/Dian).
MataDian.Com – Persoalan penertiban pedagang di kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu kembali bergulir di meja hijau. Sengketa antara pengelola Saung BIGi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kini memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.
Persidangan yang berlangsung pada Senin (5/10/2026) tersebut menghadirkan sejumlah saksi dari pihak tergugat. Para saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait proses penertiban aktivitas perdagangan di kawasan Pantai Panjang.
Perkara ini bermula setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyerahkan pengelolaan aset wisata Pantai Panjang kepada Pemkot Bengkulu. Dalam proses penataan kawasan tersebut, aktivitas sejumlah pedagang menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya Saung BIGi. Aktivitas usaha di lokasi tersebut tetap berlangsung meski masa kontrak atau kerja sama dengan pemerintah disebut telah berakhir. Kondisi itu kemudian berujung pada tindakan penertiban dan pembongkaran oleh Pemkot Bengkulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Tidak menerima tindakan tersebut, pihak Saung BIGi kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan penertiban. Perkara tersebut kini diproses melalui PN Bengkulu.
Penasehat Hukum (PH) Tergugat III dari Satpol PP, Rizki Dini Hasanah, S.H., mengatakan, pihak tergugat menghadirkan personel yang berada langsung di lokasi ketika proses penertiban berlangsung.
“Jadi kita menghadirkan personel-personel yang memang ada di lokasi pada saat kejadian penertiban Saung BIGi maupun pedagang-pedagang lainnya,” ujar Dini kepada awak media.
Menurut Dini, dalam persidangan tersebut Tergugat I juga menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Medy Febridiansyah, sebagai saksi.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Medy disebut menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan serta penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pantai Panjang.
Dini menjelaskan, penertiban yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata untuk menghilangkan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan konsep penataan termasuk kemungkinan relokasi bagi para pedagang.
“Setelah ditertibkan, ada rancangan penataan untuk para pedagang. Ada relokasi dan ada manfaat setelah itu. Jadi bukan hanya kawasan pantainya yang indah, tetapi pedagang juga tetap memiliki tempat untuk berjualan,” jelas Dini.
Ia menambahkan, Pemkot Bengkulu ke depan akan memberikan perhatian kepada pedagang yang sebelumnya telah menjalankan aktivitas usaha di kawasan Pantai Panjang.
Para pedagang nantinya direncanakan menempati sejumlah gazebo yang akan dibangun pada lokasi yang telah ditentukan pemerintah.
“Ke depannya para pedagang akan menempati gazebo-gazebo. Gazebo tersebut akan dibuat di wilayah yang memang diperuntukkan sebagai tempat berjualan,” tambah Dini.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kawasan wisata Pantai Panjang agar aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi kawasan dan tata kelola wisata.
Perkara Saung BIGi sendiri masih dalam proses persidangan. Seluruh dalil dan keterangan para pihak selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.







