Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Korupsi PLTA Musi, Sejumlah Fakta Baru Terungkap

Oplus_16908288

MataDian.Com – Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Sistem Kontrol Unit (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) PLTA Musi berlanjut di Pengadilan Negeri Bengkulu, Selasa (6/10/2026).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu menghadirkan 4 saksi dari pihak swasta dan karyawan PLTA Musi.

Dari keterangan saksi terungkap jika anggaran untuk SKU seharusnya masih bisa dikaji lagi agar harga lebih rendah, namun yang terjadi anggaran disahkan pada angka Rp 32 miliar.

Kemudian ada dokumen yang belum siap yakni dokumen kelayakan risiko, namun proses penganggaran tetap disahkan. Tidak heran jika kemudian semua komponen SKU diganti, padahal tidak semuanya harus diganti.

Saksi Ahmad Andria Sidqi karyawan swasta dari PT ABB Sakti Industri yang melakukan survei kelayakan pergantian SKU PLTA Musi mengatakan, tahun 2019 dihubungi pihak PLTA Musi untuk melakukan perbaikan SKU.

Saksi kemudian melakukan survei dari kontroler sampai bagian work station. Saat itu, saksi menyampaikan pada pihak PLTA tidak semua bagian SKU bisa diganti.

“Tidak semua bagian SKU bisa diganti. Sempat terkendala karena bersamaan dengan covid (tahun 2020) karyawan dilarang bepergian,” ungkap saksi depan persidangan.

Sementara itu, saksi Isral karyawan PLN bagian pengelolaan anggaran regional Sumatera, Jawa dan Bali mengatakan jika terkait dengan rincian anggaran ia tidak tahu, karena hanya menerima usulan dari Direktorat Pembinaan.

Karena saksi hanya menerima usulan dari divisi unit, sehingga saksi tidak tahu alat apa saja yang rusak. Bahkan, saksi juga tidak tahu berapa harga dari SKU yang dianggarkan PLTA Musi.

“Untuk alat apa saja yang diganti, kemudian harga dari SKU saya tidak tahu. Karena hanya mengumpulkan dari divisi unit,” imbuhnya.

Sedangkan, saksi Iskandar selaku karyawan PLTA Musi bagian penganggaran SKU, membenarkan biaya SKU adalah Rp 32 miliar.

Pada nota investasi, SKU disebutkan mengalami kerusakan berdasarkan usulan dari Direktur. Tapi, saksi tidak melihat secara langsung dokumen usulan tersebut.

Sementara itu, Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Dr. Arief Wirawan S.H.,M.H melalui JPU Kejati Bengkulu, Syaiful Amri SH mengatakan, keterangan saksi membuktikan dakwaan JPU terkait ketidakbenaran pada penganggaran SKU PLTA Musi. Untuk selanjutnya, JPU akan membuktikan pelanggaran pada penganggaran AVR.

“Selanjutnya kami akan buktikan pelanggaran pada pengadaan AVR, mulai dari vendor dan staf perusahaan akan diperiksa. Untuk SKU sudah selesai untuk saksinya,” pungkasnya.

Sidang akan kembali dilanjutkan besok dengan agenda pembuktian untuk mengungkap jelas kronologi peristiwa tindak pidana korupsinya. (Rilis)

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku