Bernard Kaligis, Saat memberikan Keterangan Kepada Awak Media. Senin, (9/11/2026). (MataDian.Com/Dian).
BENGKULU – Dugaan penipuan dan penggelapan dalam bisnis pengadaan material aspal untuk proyek jalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2018 kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Direktur Utama PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, S.E., menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tidak dibayarnya material aspal milik PT Sinarbai Mandiri (PT SBM) senilai Rp5.551.506.000.
Perkara bernomor 312/Pid.B/2026/PN Bgl ini menjadi perhatian karena mengungkap persoalan pengiriman sekitar 617,5 ton aspal, belasan cek pembayaran yang ditolak bank, hingga pencairan dana proyek pemerintah senilai Rp8,15 miliar.
Kasus tersebut bermula ketika PT RPB mengerjakan lima paket peningkatan jalan pada 2018, yakni ruas Sendawar-Maras, Lubuk Durian-Lubuk Sini, Tugu Hiu-Simpang Kroya, Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, serta Kepahiang-Kabawetan.
Untuk memenuhi kebutuhan proyek, PT RPB memesan aspal curah jenis Penetrasi 60/70 dari PT SBM dengan kesepakatan pembayaran tempo selama 30 hari.
Dalam periode 13 hingga 31 Desember 2018, PT SBM mengirimkan 40 Delivery Order (DO) dengan total berat mencapai 617.520 kilogram. Material tersebut dikirim ke Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT RPB di Desa Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah.
Namun, pembayaran senilai Rp5,55 miliar yang menjadi kewajiban pembeli hingga kini dipersoalkan pihak pemasok. Dalam uraian perkara disebutkan, material tersebut telah digunakan untuk pekerjaan proyek maupun dijual kembali oleh pihak PT RPB.
Sebagai jaminan pembayaran, pihak PT RPB disebut menyerahkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan menerbitkan 14 lembar cek Bank Bengkulu, masing-masing senilai Rp500 juta. Akan tetapi, 11 cek yang dicairkan pada Januari-Februari 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi. Sementara tiga cek lainnya ditolak pada 2025 karena rekening telah ditutup atas instruksi terdakwa sejak 2020.
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah PT RPB disebut telah menerima pembayaran proyek dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu sebesar Rp8.158.383.292 pada Desember 2018. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tagihan material aspal PT SBM.
Di sisi lain, pihak pemasok disebut berulang kali menerima penjelasan bahwa pembayaran belum dilakukan karena dana proyek dari pemerintah belum cair. Sementara berdasarkan uraian perkara, Dinas PUPR menyatakan tidak pernah menerima pengajuan tertulis terkait kendala pencairan keuangan dari perusahaan tersebut.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Abdul Rozak secara alternatif menggunakan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penipuan atau Pasal 486 KUHP mengenai penggelapan. Seluruh unsur dakwaan tersebut nantinya akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Penasihat hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengatakan pihaknya telah memperjuangkan persoalan tersebut sejak 2018 melalui berbagai upaya persuasif dan mediasi sebelum akhirnya menempuh jalur hukum.
Bernard mengapresiasi aparat Polda Bengkulu dan kejaksaan yang telah mengawal perkara hingga masuk ke PN Bengkulu.
Menurutnya, agenda persidangan berikutnya adalah eksepsi. Ia berharap seluruh fakta dan alat bukti dapat diperiksa secara objektif dan terbuka.
Bernard juga menyatakan pihaknya tetap membuka kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, sepanjang terdapat kesepakatan dan memenuhi ketentuan hukum.
Baginya, perkara ini bukan sekadar persoalan transaksi miliaran rupiah, melainkan menyangkut kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.
“Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang semestinya memperoleh kepastian atas hak pembayaran dari pihak pembeli,” tegas Bernard.
Tim kuasa hukum PT SBM memastikan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga seluruh fakta hukum terungkap dan majelis hakim memberikan putusan.
Kini, pembuktian di PN Bengkulu menjadi penentu untuk mengungkap persoalan pengiriman aspal, penolakan cek, pencairan dana proyek, serta dugaan kerugian Rp5,55 miliar yang menjadi pokok perkara.
