Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

OJK Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan dan Polri, Tangani 192 Kasus Pidana Sektor Jasa Keuangan

MataDian.Com, Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memberantas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan bagi jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan berbagai kasus kejahatan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan bahwa sinergi antarlembaga penegak hukum merupakan faktor penting dalam menghadapi semakin kompleksnya tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antara OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan optimal, mulai dari penyelidikan hingga penyelesaian perkara.

Feriansyah mengungkapkan, hingga 14 November 2026, OJK telah menuntaskan 192 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21. Kasus tersebut meliputi 152 perkara perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun, serta lima perkara pembiayaan.

Dalam penanganan sejumlah kasus, OJK juga telah melakukan berbagai tindakan hukum bersama aparat penegak hukum, di antaranya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan.

Kinerja penyidikan OJK turut mendapat pengakuan dari Bareskrim Polri. Bahkan, OJK berhasil meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Feriansyah menambahkan, penguatan kerja sama tersebut juga didukung nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama OJK, Kejaksaan, serta Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Selain itu, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberikan penguatan terhadap mekanisme penegakan hukum, termasuk penerapan keadilan restoratif atau restorative justice.

Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan terciptanya keadilan substantif sesuai ketentuan hukum.

Melalui sosialisasi ini, OJK berharap komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Bengkulu semakin solid. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadapi kejahatan keuangan yang semakin kompleks, melindungi masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Alaku