Kegiatan Sarasehan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kamis, (9/4/2026). (MataDian.Com/Dian).
MataDian.Com – Bank Indonesia perwakilan Bengkulu melaksanakan kegiatan Sarasehan Perekonomian Bengkulu Diseminasi LPP Februari 2026 Dan KFR Triwulan I 2026. Dengan mengusung tema “Sinergi Moneter Dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi Dan Distribusi Di tengah Tekanan Geo politik”.
Kegiatan sarasehan perekonomian yang diselenggarakan Bank Indonesia Bengkulu guna menyampaikan tentang pertumbuhan dan kestabilan perekomian saat ini meski dalam suasana tekanan geo politik maupun global.
Dijelaskan, bahwa meskipun di tengah ketidak pastian global, perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang tetap solid dan stabil. Hal ini dapat dibuktikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen di tahun 2025, dan diperkirakan masih tetap terjaga pada tahun 2026.
Namun demikian, dengan adanya tekanan ekskalasi dan politalitas harga energi, dapat mengakibatkan terjadinya potensi mengganggu stabilitas ekonomi. Yakni, Khusunya pada sisi produksi dan distribusi.
Sedangkan pada kontek daerah sendiri, Provinsi Bengkulu masih menunjukan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan didukungnya sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan pergudangan, dengan potensi pertumbuhan ekonomi dikisaran 4,47 hingga 5,27 persen tahun 2026.
Kegiatan sarasehan Bank Indonesia Bengkulu menghadirkan tiga Nara sumber yang kompeten. Yakni Kepala Deputi Bank Indonesia perwakilan Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, Muhammad Irvan Surya Wardana selaku kepala kantor wilayah direktorat jendral perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Dendi Ramdani dari Bank Mandiri Bengkulu, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang diwakili Assisten II Bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, RA. Denny. Berlangsung di hotel Santika. Kamis, (9/4/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada pada kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Ia juga menjelaskan bahwa inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sedangkan Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 267.952 orang dengan jumlah pedagang (merchant) sebanyak 229.532.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Adapun belanja negara mencapai Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.
Penyaluran transfer ke daerah juga telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tingkat daerah, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu tercatat sebesar Rp656,31 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatatkan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.
Di sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan adanya risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan kinerja perekonomian Indonesia.
Menurutnya, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia dapat mencapai 132 dolar Amerika Serikat per barel apabila konflik Iran–Israel berkembang menjadi perang terbuka dan mengganggu produksi minyak Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Pada skenario perang proksi, harga minyak diperkirakan mencapai 99,7 dolar Amerika Serikat per barel, sedangkan konflik terbatas diproyeksikan mendorong harga minyak ke level 84 dolar Amerika Serikat per barel.
Meski demikian, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan, yang diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah di tengah ketidakpastian global.
