Kegiatan Press Release Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Bersama Rekan Media. Kamis, (29/11/2026). (MataDian.Com/Dian).
MataDian.Com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bengkulu menegaskan bahwa penarikan biaya pendidikan dengan nominal dan waktu pembayaran yang telah ditentukan pihak sekolah tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan, melainkan pungutan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, saat memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Nala Sea Side, Kamis (19/11/2026).
Mustari menjelaskan, berdasarkan keterangan pakar hukum pidana Universitas Bengkulu (Unib), pembayaran yang nominalnya sudah ditetapkan dan wajib dipenuhi oleh pihak tertentu tidak memenuhi prinsip sumbangan.
“Berdasarkan keterangan pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, pengambilan biaya yang sudah ditentukan bukan merupakan bentuk sumbangan,” ujar Mustari di hadapan awak media.
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pihak sekolah terkait penetapan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang masuk pada tahun ajaran 2026/2027.
Ombudsman menilai, penetapan nominal pembayaran serta kewajiban melunasi biaya dalam waktu tertentu, terlebih jika dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru, menunjukkan adanya unsur pungutan.
Temuan ini menjadi perhatian serius Ombudsman sebagai bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi.







