MataDian.Com – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11).
Rapat ini dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas KPK menyampaikan pentingnya langkah perbaikan secara berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas pengelolaan di lingkungan perangkat daerah.
“Berdasarkan hasil survei, Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI tahun 2025 sebesar 62,16. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” kata Dewi.
Sementara itu, Nandar menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil survei tersebut melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab,” tagasnya.
Melalui rapat ini, Pemprov Bengkulu berharap hasil Survei Penilaian Integritas dapat menjadi acuan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh lingkungan pemerintahan.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi.
