Bengkulu – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu gelar inspeksi dadakan (Sidak) rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang terletak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Senin (7/2/22). Hadir dalam Sidak tersebut, Ketua Komisi II Indra Sukma, Sekretaris Komisi II Rahmat Mulyadi, M.M, anggota Komisi II Solihin Adnan, SH dan Sasman Janilis.
Rusunawa yang mempunyai total 96 kamar tersebut, saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD). Untuk biaya hunian di Rusunawa ini terbilang cukup murah, biaya yang dikeluarkan penghuni setiap lantai yang masing-masing berjumlah 24 kamar ini berbeda, seperti lantai 2 penghuni mengeluarkan biaya Rp. 225.000 setiap bulannya, lantai 3 penghuni mengeluarkan biaya Rp. 187.000 setiap bulan, lantai 4 penghuni mengeluarkan biaya Rp. 150.000 setiap bulan dan lantai 5 penghuni mengeluarkan biaya Rp. 125.000 setiap bulan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bengkulu Rahmat Mulyadi, MM menjelaskan, Rusunawa tersbut harus dirombak total,
karena sudah rusak berat, “Untuk lantai atas (lantai 5, red) sudah tidak layak huni dengan keadaan genteng yang sudah banyak bocor ,WC yang merembes, maka dengan ini kita komisi I berencana akan merombak total Rusunawa,” jelas Rahmat.
Rahmat menambahkan, dalam pengelolaannya, UPTD harus benar-benar menyeleksi calon penghuni Rusunawa. Salah satunya harus diutamakan warga Kota Bengkulu yang kurang mampu dan yang belum memiliki rumah sendiri.
“Ada 96 ruangan di Rusunawa yang akan dikelola itu. Artinya UPTD harus lebih maksimal dalam pengelolaannya nanti. Maka penghuninya itu harus diseleksi ketat jangan sampai dari warga luar yang tidak jelas asal-usulnya,” tambah Rahmat.
Rahmat optimis Rusunawa yang dikelola UPTD akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Mengingat dalam pengelolaannya ditarik biaya sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Untuk Renovasi kita perkirakan sekitar 1 M sampai 2 M, itupun renovasi total, Perkim harus difasilitisi dan didanai, pasti (kamar, red) akan penuh semua, gedung-gedung harus pengecatan ulang dan yang bocor-bocor semuanya harus diperbaiki dan fasilitas WC umum di lantai dasar juga akan segera kita perbaiki dan yang jelas anggaran renovasi tersebut harus kita dorong,” tutup Rahmat. (okta)
