Bengkulu – Bank Bengkulu gelar Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama Kasda Online di Aula Lantai 7 Kantor Pusat Bank Bengkulu, Selasa (25/1/22). Bank Bengkulu mengundang Kepala Daerah se-Provinsi Benglulu dalam kegiatan tersebut.
Plt Direktur Utama Bank Bengkulu Ikhwanul Okti menyampaikan dalam sambutannya, penandatanganan kerjasama tersebut merupakan pembaharuan kerjasama sebelumnya dan penerapan aplikasi FMIS. “6 Pemkab yakni Kabupaten Seluma, Kepahiang, Kaur, Bengkulu Selatan, Mukomuko dan Bengkulu Tengah sekarang menandatangani, sedangkan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara telah memperbaharui kerjasama ini. Untuk Pemprov, Pemkot dan Pemkab Rejang Lebong masanya masih berlaku,” sampai Plt Dirut BB Ikhwanul Okti.
Plt Dirut BB menambahkan, dengan perjanjian kerjasama dan pencapaian kinerja Bank Bengkulu berkomitmen akan terus tumbuh atas support dan kepercayaan yang diberikan. Bank Bengkulu terus berupaya dalam pelaksanaan digitalisasi seluruh unsur pengelolaan keuangan baik di Pemerintah Daerah maupun di masyarakat.
“Pencapaian dari laba bersih pertanggal 23 Januari 2022 sebesar 29,71 Miliar, Pencapaian kredit per 23 Januari 2022 sebesar Rp. 6,30 Triliun. DPK per 23 Januari 2022 adalah sebesar Rp.6,83 Triliun dan Asset Posisi 23 Januari 2022 adalah sebesar Rp.8,14 Triliun. Hal ini tidak lepas dari support dan kepercayaan Kepala Daerah se-Provinsi Bengkulu dan BPKP sehingga Bank Bengkulu dapat terus tumbuh. Adapun upaya kita dalam pelaksanaan digitalisasi yakni dalam hal pengelolaan keuangan baik di pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan kerjasama pengelolaan Kas Daerah dengan pemerintahan daerah se-provinsi Bengkulu dan Perwakilan BPKP Provinai Bengkulu. Selain itu mengenai sosialisasi aplikasi pengeloaan Kasda Online dan pengelolaan pendapatan daerah, hal ini dapat dilihat oleh Kepala Daerah dan data yang mutahir/terbaru secara online.
“Harapan dari kegiatan ini sinergitas antara Bank dengan kepala daerah dan juga dengan BPK menjadi produktif terkait informasi kas daerah,” tutupnya. (okt/adv)
