Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Bengkulu, Rendra Ginting. Selasa, (14/9/2026). (MataDian.Com/Dian).
MataDian.Com – Persoalan lapangan pekerjaan di Kota Bengkulu menjadi perhatian Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Bengkulu (SPSBB). Organisasi yang menaungi 22 serikat pekerja serta empat asosiasi parkir tersebut mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bengkulu membuka kembali aktivitas parkir di area Alfamart.
Ketua Aliansi SPSBB, Rendra Ginting, mengatakan keberadaan lahan parkir bukan semata-mata berkaitan dengan pengelolaan kendaraan. Menurutnya, aktivitas tersebut juga dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan penghasilan.
Rendra menilai, kondisi lapangan kerja di Bengkulu masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, setiap peluang yang memungkinkan masyarakat bekerja, menurutnya, perlu dipertimbangkan dan dikelola dengan baik.
“Kalau Pemda mengatakan bantu rakyat, maka salah satu bentuk membantu rakyat adalah membuka kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan,” ujar Rendra saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor SPSBB, Selasa (25/9/2026).
Ia menjelaskan, permintaan agar aktivitas parkir di area Alfamart kembali diperbolehkan memiliki tujuan yang lebih luas. Selain memberikan ruang kerja bagi juru parkir (jukir), keberadaan mereka juga dinilai dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar.
Rendra meyakini jaringan Alfamart sebagai salah satu pusat perbelanjaan masyarakat akan terus berkembang. Seiring bertambahnya aktivitas dan jumlah pengunjung, kebutuhan terhadap pengelolaan parkir juga dinilai akan semakin penting.
Menurutnya, jukir dapat menjalankan sejumlah fungsi di lapangan. Mereka tidak hanya mengatur kendaraan yang keluar dan masuk, tetapi juga dapat membantu menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan lingkungan sekitar lokasi.
“Jukir bisa ikut menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dari toko buka sampai tutup. Jadi keberadaan mereka sebenarnya mempunyai manfaat,” jelasnya.
Rendra juga menyoroti aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, aktivitas parkir yang dikelola secara resmi berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Kota Bengkulu apabila dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyinggung adanya pembayaran pajak parkir yang berkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut. Menurutnya, jika pemerintah menerapkan pungutan pajak atas aktivitas parkir, maka pengelolaan kegiatan di lapangan juga perlu mendapat perhatian agar berjalan jelas dan tertib.
SPSBB berharap Pemda Kota Bengkulu dapat mencari solusi terbaik terkait persoalan parkir tersebut. Bagi Rendra, membuka ruang kerja bagi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan menambah PAD merupakan kepentingan yang dapat berjalan beriringan.
Ia menegaskan, kebijakan mengenai parkir sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sebagai juru parkir.
