MataDian.Com, Bengkulu – Ketua Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Indonesia (Pengprov FORKI) Bengkulu, Muharamin, menyayangkan cabang olahraga (cabor) karate tidak masuk dalam Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD).
“Mestinya cabor karate bisa masuk dalam lingkup candradimukanya pembinaan olahraga khusus pelajar itu,” katanya kepada Cakra.Id saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FORKI di Jakarta, Sabtu (18/6/22).
Lebih lanjut dikatakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu, karate salah satu cabor, dari 14 cabor yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). “Tapi saya heran, kenapa karate tidak dimasukkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bengkulu dalam pembinaan di PPLP dan PPLPD,” jelas Muharamin.
Seharusnya Dispora tidak lengah dengan cabor yang berpotensi menyumbang medali. “Ini sebaliknya, dengan cabor yang bukan prioritas dibiayai. Jangan ada istilah yang penting bapak senang. Nggak bisa begitu dalam pembinaan olahraga,” cetus Muharamin dengan nada kecewa.
Ditambahkannya cabor FORKI setiap gelaran PON mampu menyumbang medali untuk daerah. Ironisnya, dalan pentas Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ditiadakan oleh Dispora. “Kami dari Pengprov FORKI tentu prihatin dengan kondisi yang seperti ini,” tegas Muharamin.
Perlu diketahui papar Muharamin, dalam Rakernas FORKI yang kini sedang berlangsung di Jakarta, dijelaskan Ketua Umum PB FORKI bahwa karate salah satu cabor yang masuk dalam DBON. Karena itu PB FORKI mengisyaratkan kepada seluruh Ketua Umum FORKI Daerah dan Ketua Umum KONI Daerah untuk mempersiapkan atlet-atletnya menuju Kejurnas, Pra-PON, dan PON. Juga mempersiapkan wasit dan pelatih baik daerah maupun nasional.
Terpisah Kabid Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bengkulu, Aswandi, S.Pd dikonfirmasi, menyatakan khusus untuk PPLP, Dispora Bengkulu hanya kebagian 2 cabor, yakni atletik dan angkat besi. Karena yang menentukan cabor tersebut dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Mereka (Kemenpora- red.) semua yang mengatur kuota cabor. Termasuk anggarannya. Kalau untuk PPLPD, sudah kita atur sedemikian rupa cabor-cabor yang prioritas pembinaan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk di Sekolah Keberbakatan Olahraga (SMANKO), semua cabor DBON, termasuk karate sudah masuk di SMANKO,” papar Aswandi.(Nd)
